Masalah Pajak Google Jadi Momentum Membenahi Kedaulatan ” Cyber ” RI

googleKontrol pada Google serta perusahaan digital dari luar negeri yang lain jadi momentum untuk membenahi lagi kedaulatan cyber Indonesia. Karenanya dibutuhkan pusat data supaya jalan raya data serta transaksi pembayaran dapat terekam.

Ketua Umum Orang-orang Telematika (Mastel) Indonesia Kristiono yang dihubungi Kompas, Selasa (20/9) di Jakarta, mensupport langkah Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan Google membangun bentuk usaha tetaplah (BUT) di Indonesia.

Menurut Kristiono, service yang di tawarkan Google telah semestinya penuhi ketetapan regulasi yang berlaku di Indonesia. Google peroleh faedah ekonomi di Indonesia.

Google terdaftar telah jadi anggota Mastel Indonesia. Kristiono menyongsong positif sikap tegas Direktorat Jenderal Pajak yang menginginkan tingkatkan masalah itu ke penyidikan tindak pidana bila Google selalu menampik kontrol.

”Ini adalah momentum yang bagus untuk pemerintah untuk membenahi lagi kedaulatan siber Indonesia. Sistem pengembangan system pencatatan pembayaran nasional (national payment gateway) butuh dilanjutkan. Pengembangannya mesti dilengkapi pusat data nasional hingga semuanya arus jalan raya data internet maupun transaksi elektronik bisa terekam, ” tutur Kristiono.

Pusat data

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Layanan Internet Indonesia (APJII) Henri Kasyfi menyampaikan, pemerintah semestinya mendorong penyedia service aplikasi serta content lewat internet, seperti Google, untuk mematuhi keharusan peletakan pusat data di Indonesia. Keharusan ini telah tertuang di Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 82 Th. 2012 mengenai Penyelenggara System serta Transaksi Elektronik. Sampai saat ini, PP belum dicabut.

Dengan meletakkan pusat data di lokal, Henri berasumsi jalan raya transaksi elektronik penyedia service aplikasi serta content lewat internet jadi lebih gampang dideteksi. Pemerintah juga dapat memungut pajak dari transaksi yang dibuat.

”Upaya itu adalah satu diantara kunci kesuksesan manfaat menangani persoalan piutang pajak Google maupun penyedia service sama yang lain. Mereka bakal memikirkan untuk hindari keharusan pajak atas transaksi yang dibuat, ” tuturnya.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, menyebutkan, Google cuma menyimpan manfaat pemasaran di Indonesia. Manfaat ini digerakkan PT Google Indonesia. Dengan hal tersebut, Google cuma membayar cost operasional serta komisi pada PT Google Indonesia.

”Jadi, pajak yang dibayarkan Google cuma dikenai dari komisi itu saja. Sesaat Pemerintah Indonesia berkemauan supaya semuanya pendapatan yang datang dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia. Di sinilah pertarungannya, ” kata Darussalam.

Permasalahannya, nilai pajak dari manfaat pemasaran begitu kecil. Tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat dari Indonesia.